Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

21-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat menyerahkan pandangan fraksi kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Prima/nvl

 

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi menteri agar pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kelancaran proses persiapan Pemilu 2024.

 

Dijelaskannya, instruksi terhadap Pemda itu diperlukan untuk memberikan fasilitas dan dukungan sarana dan prasarana kepada KPU, agar persiapan logistik dan pelaksanaan pemilu serentak 2024 bisa berjalan efektif, efisien dan optimal. Sehingga Pemda bisa berkoordinasi dan membantu memberikan fasilitas infrastruktur kepada KPU dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

 

"Langkah itu perlu diberikan agar pemda bisa berkoordinasi dan membantu memberikan fasilitas infrastruktur kepada KPU dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Guspardi kepada wartawan, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6)

 

Diakui Politisi dari Fraksi PAN, tidak semua daerah memiliki masalah dengan ketersediaan gedung, gudang atau akomodasi namun koordinasi, namun tetap dibutuhkan. Terlebih hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar semua jajarannya dapat memberikan dukungan penuh terhadap persiapan Pemilu tahun 2024 mendatang.

 

Terutama terkait anggaran, personel dan juga logistik kepemiluan sehingga dapat dipastikan Pemilu 2024 berjalan baik dan berkualitas. “Dari sana, tentu tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi KPU,” tambah Guspardi sambil meyakini bahwa Pemda akan membantu dan memberikan fasilitas kepada KPU, demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. (ayu/aha)  

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...